
Parlemen Inggris akan melakukan pemungutan suara mengenai kesepakatan Brexit yang diajukan Boris Johnson pada hari Jumat, sebuah langkah yang menurutnya akan memenuhi janjinya untuk menyelesaikannya pada hari Natal setelah kemenangan telaknya dalam pemilu.
Setelah mengalami beberapa kekalahan di parlemen sebelumnya, Johnson kini menikmati mayoritas suara dan tidak akan menghadapi banyak perlawanan untuk meloloskan rancangan undang-undang yang menerapkan perubahan kebijakan luar negeri dan perdagangan terbesar Inggris dalam empat dekade.
Lebih dari tiga tahun sejak Inggris memberikan suara pada referendum tahun 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa, ketidakpastian mendalam mengenai Brexit kini telah digantikan oleh batas waktu yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari.
Tonton berita terkini di Channel 7 atau streaming gratis 7 ditambah >>
“Hari ini kami akan menepati janji yang kami buat kepada masyarakat dan menyelesaikan pemungutan suara Brexit pada hari Natal,” kata Johnson menjelang pemungutan suara, yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 14.30 waktu setempat.
“Kemudian, di awal dekade baru, di awal fajar baru bagi negara kita, anggota parlemen kita akan kembali ke Westminster untuk segera menyelesaikan tugasnya, membawa kita keluar dari UE pada tanggal 31 Januari dan membawa negara ini maju. “
Tahap akhir ratifikasi akan dilakukan setelah Natal, dengan majelis rendah memiliki waktu hingga 9 Januari untuk menyetujui undang-undang tersebut, sehingga memberikan waktu lebih dari tiga minggu untuk kemudian disahkan oleh majelis tinggi.
Johnson ingin pemungutan suara hari Jumat menunjukkan niatnya dan membuktikan bahwa – tidak seperti pendahulunya Theresa May – ia dapat mewujudkan kesepakatan Brexit.
Setelah dia pergi, Inggris harus merundingkan pengaturan perdagangan baru dengan UE.
Dalam beberapa perubahan pada RUU Perjanjian Penarikan, Johnson berupaya memastikan bahwa tidak ada peluang hukum untuk memperpanjang pembicaraan tersebut setelah akhir tahun depan.
Namun beberapa anggota parlemen oposisi mengkritik perdana menteri karena menghilangkan kesempatan bagi parlemen untuk mengawasi prioritas negosiasinya pada tahap perundingan berikutnya dan menghilangkan perlindungan pekerja.
Hanya seminggu setelah memenangkan mayoritas Partai Konservatif terbesar sejak Margaret Thatcher pada tahun 1987, Johnson menetapkan program ambisius, dengan jaminan Brexit sebagai agenda utama untuk membayar kembali kepercayaan pemilih.
Berharap dapat memenuhi tuntutan para pemilih di Inggris bagian utara dan tengah yang melanggar tradisi mereka yang mendukung oposisi Partai Buruh untuk mendukungnya, ia juga menjanjikan lebih banyak dana untuk kesehatan, pendidikan, dan kepolisian.
“Setelah bertahun-tahun menunda-nunda dan memfitnah di parlemen, kami akan memberikan kepastian dan kerja keras bagi dunia usaha dan masyarakat di seluruh negeri ini akan memiliki dasar yang kuat untuk merencanakan masa depan,” katanya.
“Tahun depan akan menjadi tahun yang indah bagi negara kita.”